Implikasi Aturan Bebas BMN Terhadap Penertiban Penatausahaan BMN Mengacu PMK 207/PMK.06/2021
(studi kasus Kementerian XYZ)
DOI:
https://doi.org/10.61132/jumaket.v1i2.104Keywords:
State Property, Management, BMN free rulesAbstract
The management of state property in the current era is no longer just administrative, but more advanced thinking in handling state assets and being able to formulate the needs of state property broadly comprehensive accurately and definitely and think how to increase efficiency, effectiveness and create added value in managing assets in order to create orderly management of BMN administrative, physical orderly and legal order. One of them is by regulating BMN carried out at the XYZ ministry, namely through free BMN. This research aims to reorganize state assets that have not been handled properly so that the administration of state assets becomes better and is able to provide the maximum benefit to the state. Based on the review of the free application of BMN to the BMN Administration Regulation, it has a positive impact, one of which is by increasing the percentage of inventory of goods found by 85.4%.
Downloads
References
Antoh, Agustina Ester. (2017). Pengaruh Manajemen Aset dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Paniai). Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 1(2).
Christofik, Baghiz Maturafif. (2023). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Keefektifan Pengawasan dan Pengendalian dalam Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset Strategis (SIMAS) Dikbud Sebagai Pengguna Barang. [Disertasi]. Universitas Islam Indonesia.
Hamdi. (2015). Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 9(4).
Kementerian Keuangan. (2021). PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI Nomor 207 / PMK.06/2021 tentang pengawasan dan pengendalian BMN. Diunduh dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan/detail/410/Peraturan-Menteri-Keuangan-Nomor-207PMK062021.html pada 1 Mei 2024.
Kermite, Zadrak Romeo, Septo Pawelas Arso, & Nurhasmadiar Nandini. (2021). Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara Ditinjau Dari Permenkes No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Penelitian pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon). Jurnal Kesehatan Masyarakat Undip, 9(4), 523-528.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Diunduh dari https://peraturan.go.id/id/pp-no-27-tahun-2014 pada 1 Mei 2024.
Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Diunduh dari https://peraturan.go.id/id/pp-no-28-tahun-2020 pada 1 Mei 2024.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Diunduh dari https://peraturan.go.id/id/perpres-no-78-tahun-2021 pada 1 Mei 2024.
Purba, R. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. Jurnal Akuntansi BIsnis & Publik, 9(2), 152–164.
Wicaksana, Arif, Harmono Harmono, & Sari Yuniarti. (2021). Pengaruh inventarisasi aset, penggunaan aset, pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah pada pemerintah Kabupaten Malang. PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 6(1), 1-14.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jurnal Manajemen Kewirausahaan dan Teknologi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
