Analisis Kompetensi dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Rakyat untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis

(Studi pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis)

Authors

  • Ading Rahman Sukmara Universitas Galuh

DOI:

https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i4.1026

Keywords:

Community Welfare, Market Levy, Market Structuring, People's Market, Regional Revenue

Abstract

This research focuses on the strategic role of the people's market as a driver of the regional economy and a source of Regional Original Income (PAD), by taking a case study of the arrangement of the people's market by the Ciamis Regency MSME Office. Using a qualitative approach, data was collected through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study show that the Regional Government of Ciamis Regency implements five main strategies in structuring the people's market, including optimizing development and revitalization with ease of access, market development based on potential and local characteristics, cooperation with investors, facilitation and guaranteeing the ease of capital lending through banking, and market promotion using digital technology. This strategy has a significant impact on the achievement of PAD. The achievement of PAD from the people's market sector of Ciamis Regency was recorded to exceed the target in the period of 2015 to 2017, reaching 113.4%, 128.0%, and 121.9%, respectively, although it decreased in 2018 to 87.2%. To optimize regional levy revenue, these findings conclude the need to improve and improve the regional levy management system to support the performance of the apparatus, the implementation of routine activities such as coordination between agencies and socialization to business actors, as well as increasing the discipline, dedication, and honesty of fiscal officials in carrying out their main duties and functions proportionately.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ashshofa. (2014). Metode penelitian hukum. Rineka Cipta.

Bogdan, R., & Taylor, S. (2003). Kualitatif: Dasar-dasar penelitian. Usaha Nasional.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Nasution, A. (2008). Konsumen dan hukum: Tinjauan sosial, ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia. Pustaka Sinar Harapan.

Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2016). Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2017). Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2018). Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

Syaukani, H. R. (2004). Otonomi daerah demi kesejahteraan rakyat. Nuansa Madani.

Yesnita. (2016). Pengaruh tekanan eksternal, komitmen manajemen, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintahan Kota Bukittinggi). JOM Fekon, 3(1), 1–15.

Downloads

Published

2025-11-30